TY  - JOUR
EP  - 20
SN  - ISSN (Print): 2086-9738
KW  - Fungsi pengawasan DPRD
KW  -  DPRD Kabupaten Buton
KW  -  pelaksanaan APBD.
Y1  - 2016/11/17/
AV  - public
TI  - Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton
ID  - stimrepo115
IS  - 1
UR  - https://repository.stimlasharanjaya.ac.id/id/eprint/115/
A1  - Sose, Andi Tenry
A1  - Manda, Darmawati
A1  - Mekka, Suparman
A1  - Safaat, Sahlan
N2  - Penyelenggaraan sistem otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, serta penghormatan kepada budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berlakunya sistem otonomi daerah ini, Bupati mempunyai wewenang yang luas dalam pelaksanaan APBD. Hal ini menunjukkan adanya keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah yang ada, namun peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton. Metode penelitian yang digunakan adalah mengunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Buton, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten sudah sesuai dengan teori pengawasan dan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.
VL  - 1
SP  - 15
JF  - Ampera : Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah
ER  -